METRO||mediakritis.com – Viralnya sebuah unggahan di media sosial yang menuding buruknya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Metro menuai respons cepat dari Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso.
Tak ingin polemik berlarut dan kepercayaan publik terganggu, orang nomor satu di Kota Metro itu langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Disdukcapil, Kamis (17/7/2025).
Unggahan yang beredar di grup Facebook Warga Kota Metro tersebut menampilkan foto suasana kantor Disdukcapil dengan narasi provokatif yang menyebut adanya pegawai yang sibuk bermain TikTok, ngemil, ngopi, bahkan menyebut pelayanan dilakukan oleh anak PKL yang tidak paham sistem.
Namun realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Saat Wali Kota melakukan sidak secara langsung tanpa pemberitahuan, tidak ditemukan indikasi pelayanan buruk seperti dalam narasi yang viral di media sosial. Sebaliknya, Wali Kota justru menyampaikan apresiasi atas kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh jajaran Disdukcapil Metro.
“Saya datang tanpa rekayasa. Justru melihat pelayanan berjalan sangat baik. Beberapa masyarakat bahkan mengaku hanya butuh waktu 5 menit untuk menerima KTP mereka. Saya sendiri tadi yang menyerahkan langsung dokumen kepada masyarakat,” kata Wali Kota Bambang kepada awak media usai sidak, Kamis (17/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menegaskan bahwa setiap kritik, baik positif maupun negatif, harus dijadikan bahan evaluasi. Meski laporan di medsos tersebut tidak terbukti, namun ia meminta jajaran Disdukcapil tidak berpuas diri dan terus melakukan perbaikan.
“Kritikan adalah bagian dari kontrol sosial. Kita tidak boleh alergi terhadap kritik, tapi harus menjadikannya cambuk untuk introspeksi. Pelayanan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini,” tegasnya.
Tak hanya menanggapi isu viral, Wali Kota juga menggunakan momen tersebut untuk mengajak masyarakat mengurus KTP digital sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis teknologi informasi.
“Saya imbau masyarakat Kota Metro segera mengurus KTP digital. Ini penting untuk mendukung layanan administrasi yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi di masa mendatang,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Disdukcapil Kota Metro, Ika Puspitarini Anindita Jayasinga turut memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang beredar. Menurutnya, pihaknya langsung merespons cepat dengan mengecek rekaman CCTV dan melakukan investigasi internal.
“Tidak benar ada anak PKL yang melayani masyarakat. Pelayanan kami tetap dilakukan oleh petugas resmi. Adapun jika ada yang terlihat membuka HP, itu karena kami juga melayani masyarakat secara online melalui WhatsApp,” jelas Ika.
Ika menambahkan, dokumen kependudukan milik warga yang diduga membuat unggahan viral tersebut bahkan telah selesai dan diserahkan di hari yang sama. Saat dikonfirmasi, warga bersangkutan tidak mengakui bahwa ia yang memposting unggahan tersebut, meski dari bukti CCTV pihaknya yakin dengan identitasnya.
“Meski begitu, kami tetap berpegang pada prinsip pelayanan prima. Kami tidak ingin sibuk mencari siapa yang salah, tapi lebih fokus untuk memperbaiki sistem dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan nyaman,” imbuhnya.
Kasus viral ini menjadi refleksi penting bagi semua pihak, terutama institusi pelayanan publik. Dalam era keterbukaan informasi dan media sosial, persepsi publik dapat terbentuk hanya dari satu unggahan. Oleh sebab itu, transparansi, kecepatan tanggap, dan akuntabilitas menjadi elemen mutlak yang harus dijaga.
Sidak yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Metro membuktikan adanya komitmen kuat untuk menjaga mutu pelayanan publik. Bukan hanya merespons isu yang beredar, tapi juga menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak boleh hanya hadir di balik meja, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat dan birokrasi.
Wali Kota dan Kepala Disdukcapil Metro sama-sama sepakat bahwa pelayanan yang sempurna tidak ada. Tapi komitmen untuk terus memperbaiki dan membuka diri terhadap kritik adalah wujud keseriusan Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan birokrasi yang melayani, bukan dilayani. (Red)
