METRO LAMPUNG||mediakritis.com — Pasca instruksi Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso untuk mempercepat perbaikan jalan sebelum Lebaran, nyatanya realitas di lapangan berbicara lain. Masih banyak ruas jalan di Kota Metro ditemukan dalam kondisi rusak dan belum tersentuh pembangunan.
Fakta-fakta tersebut memicu kekecewaan warga sehingga keseriusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota setempat dalam mendukung program pembangunan Wali dan Wakil Wali Kota Metro menjadi pertanyaan publik.
Kondisi jalan yang memprihatinkan ini tak hanya menjadi keluhan masyarakat, tapi juga sorotan tajam bagi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Terlebih, instruksi perbaikan infrastruktur ini sudah dicanangkan sejak sebelum Lebaran, namun hingga usai Idulfitri 1446 Hijriah, tak sedikit jalan yang tetap dibiarkan rusak, bergelombang, bahkan membahayakan pengendara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, dalam pernyataannya mengakui masih banyak kekurangan dalam perbaikan jalan. Ia menyebutkan bahwa perintah dari Wali Kota untuk memperbaiki jalan sebelum Lebaran memang sudah dilaksanakan di sejumlah titik prioritas, namun belum menyeluruh.
“Perintah Pak Wali sudah kami tindaklanjuti di beberapa ruas seperti Jalan Yos Sudarso, AR Prawiranegara, Sutan Syahrir, Budi Utomo, dan Soekarno Hatta. Tapi memang belum semuanya bisa kita perbaiki,” kata Bangkit saat diwawancarai awak media, Senin (8/4/2025).
Bangkit juga menyinggung pembagian kewenangan dan sumber dana yang digunakan. Beberapa ruas merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung, beberapa lagi ditangani melalui skema corporate social responsibility (CSR), sementara sisanya menggunakan dana rutin dari APBD Kota Metro.
Namun dugaan munculnya masalah terkait penggunaan dana rutin pada Dinas PUTR menjadi sorotan Pemkot Metro di era kepemimpinan Bambang-Rafieq. Yang mana, anggaran rutin perbaikan infrastruktur jalan hanya sebesar kurang lebih Rp 300 Juta.
Bangkit menilai, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Padahal, idealnya anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan di kota sebesar Metro berkisar antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar.
“Dana rutin memang masih sangat terbatas. Ini adalah anggaran murni dari periode sebelumnya. Tapi nanti akan kita tata kembali agar bisa meningkat di APBD berikutnya,” ucapnya.
Sayangnya, narasi ini sudah terlalu sering terdengar oleh publik. Janji perbaikan dan harapan terhadap anggaran tambahan kerap kali hanya berakhir sebagai wacana tahunan, tanpa realisasi yang memuaskan.
Yang lebih ironis, warga justru harus bersabar menghadapi jalan rusak yang dibiarkan bertahun-tahun, bahkan di jantung kota. Sekda juga mengakui bahwa perencanaan anggaran bersifat tentatif dan mendesak yang mengindikasikan tidak adanya roadmap pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan.
Bangkit juga menekankan bahwa dalam waktu dekat efisiensi anggaran sedang diselesaikan sesuai arahan Presiden Prabowo, dan setelah itu baru akan ada tambahan untuk sektor infrastruktur. Namun warga sudah terlalu lama menanti janji efisiensi, sementara jalan rusak terus menumpuk di berbagai kelurahan.
“Saya minta Kepala Dinas PU benar-benar menjaga kualitas jalan. Jangan hanya dikejar target perbaikan tanpa memperhatikan daya tahan jalan. Kita butuh kualitas, bukan sekedar tambal sulam,” tegasnya.
Sorotan terhadap kualitas pekerjaan ini pun menjadi catatan penting. Bukan sekali-dua kali warga mengeluhkan proyek jalan yang baru selesai dikerjakan tapi kembali rusak dalam hitungan Minggu. Jika pola seperti ini terus terjadi, maka tak hanya anggaran yang terbuang sia-sia, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah khususnya kinerja OPD terkait akan makin tergerus.
Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, dalam beberapa kesempatan menegaskan pentingnya fokus pembangunan yang merata dan tepat sasaran. Tapi jika eksekusi di lapangan oleh OPD terkait tetap lemah, maka visi kepemimpinan itu akan gagal mewujudkan perubahan yang nyata.
“Terima kasih warga masyarakat Metro khususnya yang ada di 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, proses pekerjaan fisik sedang dipersiapkan untuk menyelesaikan efisiensi anggaran. Jadi perintah presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi, setelah efisiensi nanti selesai nantinya akan kita tambah anggarannya di infrastruktur dan mudah-mudahan bisa menyentuh ke-22 Kelurahan,” tandas Sekda.
Masyarakat butuh bukti, bukan sekadar wacana teknis dan alasan klasik soal anggaran. Kota Metro tak bisa terus didiamkan dalam pusaran jalan rusak dan proyek asal-asalan. Pengawasan harus diperketat, dan kualitas pekerjaan wajib menjadi prioritas utama.
Metro butuh pembangunan yang menyentuh seluruh kelurahan, bukan sekadar tambal-tambal menjelang hari besar. Jika tidak, maka kritik publik akan terus menguat dan itu bukan hanya mencederai citra DPUTR, tetapi juga kepemimpinan daerah secara keseluruhan. (Red)
