Metro, mediakritis.com – Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memperkirakan musim kemarau tahun ini cenderung lebih kering dibandingkan tiga tahun lalu karena pengaruh fenomena El Nino. Menurut BMKG, puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi pada Agustus dan September.
Catatan BMKG, 63% wilayah di Indonesia sudah mengalami kekeringan. Untuk wilayah yang akan mengalami kekeringan lebih parah diperkirakan terjadi di wilayah Sumatera dan Jawa. Karena untuk dua wilayah ini masuk dalam kategori zona coklat, yang berarti lebih kering dari wilayah lainnya di Indonesia.
Mengantisipasi dampak tersebut, Walikota Metro dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG(K), MH meninjau sarana pengairan pertanian dan jalan usaha tani di wilayah Kecamatan Metro Selatan.
Pemkot Metro berupaya menjaga stabilitas hasil panen menghadapi dampak suhu iklim yang tinggi akibat El Nino, dengan terus mengebut peningkatan kualitas infrastruktur pada sejumlah sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian.
“Pemerintah dalam menghadapi masalah yang akan muncul, itu tetap akan kita upayakan ya, salah satunya juga di sini kan ada lahan pertanian kita. Ya, kita hari ini meninjau beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Pokmas ya,” kata Wahdi saat diwawancarai awak media, didampingi Asisten II, Yeri Ehwan, Kadis Kominfo, Subehi dan Camat Metro Selatan, Fajar Riatama, Selasa, (22/8/2023).
Wahdi menyebut, pembangunan irigasi yang melintas di sekitar areal persawahan bertujuan memastikan distribusi air dapat mengaliri tanaman yang mengandalkan pasokan irigasi teknis. Sementara, Jalan Usaha Tani dibangun untuk mempermudah akses penunjang aktivitas petani, termasuk mengangkut hasil panen.
“Jadi, dalam tinjauan tadi, tentu juga kita melihat ada beberapa drainase. Kemudian, jalan usaha tani yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat juga. Maka itu, LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) itu makanya saya minta betul-betul dikerjakan dengan baik,” tandasnya.
Wahdi juga menyempatkan untuk monitoring pelayanan pemerintahan di Kelurahan, Kecamatan dan layanan pendidikan di Sekolah Dasar di wilayah setempat.
“Monitoring ini bertujuan untuk dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kita juga melakukan inventarisasi kegiatan yang sudah terlaksana serta melihat permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan, Kelurahan bahkan sampai dengan RT dan RW,” kata Wahdi. (Kf-Pardi)
