Lampung Tengah||Mediakritis.com – Proyek pembangunan ruas jalan Bandarsari–Payung Rejo kini menjadi sorotan. Beredar vidio di platform media sosial yang memperlihatkan Aliansi Masyarakat 7 Kampung mendatangi lokasi pekerjaan proyek untuk mempertanyakan alasan terhentinya seluruh aktivitas pekerjaan selama kurang lebih 15 hari.
Kedatangan masyarakat bukan tanpa alasan. Mereka mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik terhentinya proyek tersebut. Sebab, pembangunan infrastruktur yang dinantikan masyarakat justru terhenti tanpa kejelasan yang memadai. Jum’at, 13-11-2026.
Dalam video tersebut, masyarakat meminta penjelasan langsung dari pihak kontraktor terkait penyebab berhentinya pekerjaan.
Di lokasi yang sama, Ko.Yu selaku B.O. PT. Intra Tekno Sarana Jaya memberikan penjelasan bahwa dirinya bekerja berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani.
Ia menyebut, dalam mekanisme pekerjaan proyek, setelah kontrak ditandatangani semestinya terdapat proses administrasi, termasuk pencairan uang muka untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
“Saya ini bekerja berdasarkan kontrak. Biasanya kalau sudah kontrak, segala administrasinya berjalan. Kalau urusan internal di pemerintah daerah, saya tidak tahu dan tidak boleh tahu prosesnya seperti apa. Saya hanya kontraktor penyedia jasa,” ungkap ko.yu
Ia juga mempertanyakan belum terealisasinya uang muka yang menurutnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan.
Bahkan, ia mengibaratkan uang muka tersebut sebagai “mas kawin” dari akad kontrak yang sudah ditandatangani.
“Uang muka itu sebenarnya ibarat mas kawin dari akad yang sudah tanda tangani. Akadnya sudah di tanda tangani, tetapi mas kawinnya belum datang-datang. Setiap saya tanyakan kepada pihak terkait, jawabannya selalu normatif, katanya masih dalam proses,” ujarnya.
Ko.Yu juga menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan membutuhkan biaya dan persiapan. Ia bahkan menunjukkan berbagai persiapan yang telah dilakukan sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menjalankan proyek tersebut.
Namun, ia mengaku mendengar informasi mengenai adanya persoalan fiskal yang diduga berkaitan dengan kondisi tersebut. Meski demikian, ia tidak bersedia mengungkap lebih jauh karena belum mengetahui secara pasti persoalan yang sebenarnya.
“Kalau dari selentingan yang saya dengar, saat ini sepertinya ada persoalan fiskal yang bergesekan. Tetapi itu tidak bisa saya ungkapkan,” katanya.
Dengan kondisi yang dihadapinya, ia mengaku mengambil keputusan berat untuk menghentikan sementara pekerjaan sembari menunggu kejelasan dari Dinas BMBK Lampung Tengah.
“Saya dengan berat hati, sudah tidak kuat lagi secara mental menghadapi kondisi ini. Untuk sementara pekerjaan saya hentikan dulu sambil menunggu kejelasan dari Dinas BMBK Lampung Tengah,” tegasnya.
Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Jika kontrak sudah ditandatangani, bagaimana kesiapan pembiayaan proyek tersebut? Jika uang muka memang belum dicairkan, apa kendalanya? Dan jika ada persoalan fiskal, mengapa hal itu tidak dijelaskan secara terbuka kepada pihak pelaksana maupun masyarakat?
Jangan sampai masyarakat justru disuguhi drama yang seolah-olah menggiring opini agar publik hanya bersimpati dan berpihak kepada kontraktor, sementara akar persoalan sesungguhnya di dinas bina marga dan bina kontruksi lampung tengah belum terungkap.
Masyarakat tidak membutuhkan drama saling lempar alasan. Masyarakat membutuhkan kepastian pembangunan.
Jangan sampai kontraktor merasa dirugikan, pemerintah merasa tidak memiliki persoalan, sementara masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menunggu jalan yang tak kunjung selesai.
Perlu diingat, proyek infrastruktur bukan sekadar urusan kontraktor dan pemerintah. Ada kepentingan masyarakat luas di dalamnya.
Kini publik menunggu jawaban terbuka dari Dinas BMBK Lampung Tengah. Apakah benar penghentian pekerjaan disebabkan belum cairnya uang muka? Apakah ada persoalan administrasi atau fiskal? Ataukah terdapat persoalan lain yang belum disampaikan kepada publik?
Jangan biarkan proyek jalan Bandarsari–Payung Rejo menjadi panggung saling menyalahkan. Kontrak sudah ditandatangani, masyarakat sudah menunggu, lalu siapa yang harus bertanggung jawab ketika pekerjaan justru terhenti?
Aliansi tujuh kampung mendesak Plt dinas bmbk rahmad danil wajib membayar dan mengeluarkan uang muka pencairan pekerjaan proyek ruas bandarsari -payung rejo karna keperluan masarakat harus diutamakan.(Red)
